KONFERENSI MUSIK INDONESIA – AMBON

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar sebuah konferensi musik yang bertujuan untuk membahas semua hal tentang musik. Konferensi bersejarah ini digagas oleh Glenn Fredly, dosen IMJ yang berdedikasi tinggi untuk mengabdikan dirinya terhadap pemajuan industri musik Indonesia. Didukung oleh BEKRAF RI dan Pemerintah Prov. Maluku, Konferensi yang melibatkan hampir seluruh ekosistem musik Indonesia ini berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari musisi, produser, pemerhati musik, pers dan komunitas-komunitas pegiat musik tanah air.

Berikut kutipan press release dari Andi Malewa, Pendiri Institut Musik Jalanan yang turut berkesempatan untuk hadir dalam Konferensi Musik Indonesia tanggal 7-9 Maret 2018 di Ambon.

Selamat pagi, salam jalanan.

Perjuangan panjang lisensi bagi musisi jalanan (SUPERCARD) nampaknya akan memulai babak baru dalam perjalanannya. Pengakuan dari pemerintah yang kita inginkan berupa payung hukum yang jelas tentang posisi “pengamen” dalam salah satu poin PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih memerlukan kajian ilmiah yang mendalam agar tidak digeneralisir setara pengemis dan gelandangan. Standarisasi tentang siapa yang “pantas” disebut sebagai pengamen/musisi jalanan masih menjadi polemik karena tidak dapat kita pungkiri jika sampai hari ini masih banyak pengemis dan “preman” yang beraktivitas di jalanan dan menjadikan “ngamen” sebagai kedok dalam aktivitasnya.

Musisi jalanan, sangat ingin melepaskan stigma negatif “jalanan” yang menempel pada dirinya. Negara dalam hal ini pemerintah, seharusnya dapat melindungi kebebasan berekspresi bagi musisi-musisi yang menjadikan “jalanan” sebagai panggungnya seperti yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Saya dan Institut Musik Jalanan tetap berkomitmen dan konsisten penuh untuk terus memperjuangkan pengakuan tersebut, selama aktivitas bermusik dan berekspresi yang dilakukan memang layak dan tidak mengganggu ketertiban umum. Karena pada dasarnya, penggunaan ruang-ruang publik adalah hak bagi semua warga negara, selama kenyamanan, ketertiban umum, keamanan dan interaksi sosial dapat terjaga dengan baik.

Berikut saya share hasil dari Konferensi Musik Indonesia tanggal 7-9 Maret di Ambon.

Deklarasi Konferensi Musik Indonesia 2018

Keberlangsungan musik Indonesia seluruhnya bertumpu pada kemajuan ekosistemnya, yakni segenap pola interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam dunia musik Indonesia. Tanpa usaha pemajuan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari pelindungan, pengembangan, sampai dengan pemanfaatan musik, serta pembinaan segenap sumber daya manusia di dalamnya, tidak akan ada kehidupan permusikan yang sehat. Tanpa itu, tidak akan tumbuh iklim penciptaan musik yang berakar pada konteks nyata perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tanpa itu, tidak akan terwujud pula peningkatan harkat, martabat dan citra musik Indonesia di kancah internasional. Pemajuan ekosistem musik Indonesia sebagai sarana komunikasi antar budaya akan menjadi lokomotif perekat kehidupan bangsa menuju perdamaian abadi. Seluruh hal tersebut bermuara pada komitmen kerja bersama yang melibatkan seluruh lembaga, pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang musik.

Atas dasar itu, kami dengan ini menyatakan kerjasama-kerjasama strategis antara para pemangku kepentingan di bidang musik dan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan dua belas rencana aksi berikut ini:

1. Segera mewujudkan sistem pendataan terpadu musik Indonesia yang melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian serta pusat-pusat data milik masyarakat dengan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang musik Indonesia.

2. Mengarusutamakan musik dalam pendidikan nasional dan diplomasi budaya Indonesia untuk memperkaya bentuk-bentuk pemanfaatan musik sebagai ekspresi budaya, aset ekonomi dan pembentuk karakter bangsa.

3. Meningkatkan apresiasi dan literasi musik melalui penguatan dan standarisasi kurikulum pendidikan musik di sekolah dasar dan menengah serta peningkatan kompetensi pengajar musik di sekolah.

4. Membangun pendidikan musik Indonesia yang relevan dengan konteks lokal setiap daerah di Indonesia guna melahirkan para pencipta, para pekerja musik dan para akademisi musik.

5. Mendorong terwujudnya keadilan gender dalam musik Indonesia melalui pemberlakuan klausul yang responsif gender dalam kontrak kerjasama dengan musisi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan serta pemberlakuan aturan yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.

6. Mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme distribusi digital yang memastikan terjaminnya akses yang transparan, berbasis waktu-nyata, dapat diandalkan, serta melindungi karya cipta musik Indonesia.

7. Mendorong terwujudnya infrastruktur pertunjukan, pendidikan dan produksi musik yang memenuhi standar kelayakan, relevan dengan budaya lokal dan menjamin terwujudnya akses yang meluas, merata dan berkeadilan.

8. Mendorong pelindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik.

9. Meningkatkan kesejahteraan musisi Indonesia melalui pembentukan sistem penentuan tarif royalti nasional, mekanisme pembagian royalti yang berkeadilan, sistem pemantauan, mekanisme penegakan hukum atas setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual musisi, serta penetapan standar upah minimum musisi.

10. Mendorong peningkatan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap musik Indonesia melalui penyebarluasan wawasan sejarah musik dan kritik musik yang dimotori oleh jurnalisme musik yang profesional.

11. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pemangku kepentingan di bidang musik dan pendidikan musik dengan memperbanyak jumlah lembaga pendidikan musik dan manajemen musik, serta sinkronisasi lembaga sertifikasi kompetensi dan profesi di bidang musik yang mengacu pada kekhasan kondisi Indonesia.

12. Mendorong terwujudnya tata kelola industri musik Indonesia masa depan dengan peningkatan profesionalitas manajemen musisi, label dan penerbit musik melalui pembagian peran yang jelas guna mendorong kreativitas dan produktivitas musisi.

Ambon, 9 Maret 2018
Konferensi Musik Indonesia.

“Sesulit dan seberat apapun rintangan yang akan menghadang, selama matahari masih terbit dari timur maka percayalah, cahaya harapan itu pasti ada. Jaga api itu agar tetap menyala, mimpi ini akan menjadi nyata”.

Salam Jalanan, Kalahkan Hari ini.

Andi Malewa

Pendiri Institut Musik Jalanan

Leave a Reply